Vaksin Booster Sudah Dimulai, Jangan Lupa Target 70 Persen Dulu untuk Dosis Lengkap

JAKARTA - Pemerintah mulai menyuntikkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster mulai 12 Januari kemarin. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengingatkan lagi pemerintah untuk tetap memprioritaskan vaksinasi dosis lengkap kepada 70 persen target sasaran.

"Meskipun saat ini sedang dilakukan vaksinasi booster, tapi pemerintah tidak boleh melupakan kewajibannya untuk mencapai target vaksinasi 70 persen (dosis lengkap) bagi masyarakat. Apalagi sampai pekan ini masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru 56,04 persen," ujar Netty, Kamis, 13 Januari.

Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan apakah cakupan vaksinasi di daerah sudah merata atau belum. Terutama percepatan vaksinasi bagi daerah pedesaan yang jauh dari jangkauan pemerintah setempat.

Politikus PKS itu juga menyoroti banyaknya provinsi di Indonesia yang vaksinasi dosis pertamanya belum mencapai 70 persen seperti Sulbar, Maluku, Sumbar, Papua Barat dan Papua. Jangan sampai, kata dia, daerah lain terutama di pulau Jawa sudah masuk vaksin booster sementara ada daerah yang dosis pertama saja belum 70 persen.

"Pemerintah harus memberlakukan kebijakan afirmatif bagi daerah-daerah tertentu sebagai prioritas untuk mengejar capaian vaksinasi" tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Legislator Jawa Barat itu sepakat dengan kebijakan vaksin gratis bagi masyarakat umum. Menurut Netty vaksinasi merupakan game changer untuk melawan Pandemi COVID-19 terlepas berapapun dosis yang diberikan.

"Vaksin harus tetap sebagai barang publik (public goods) selama ada ancaman Pandemi COVID-19. Kita harus belajar dari masa lalu saat masyarakat masih banyak yang enggan untuk mengikuti vaksinasi, padahal vaksinasi tersebut gratis. Hal penting yang juga harus dilakukan adalah mengedukasi masyarakat mengenai skema vaksin booster agar mereka bisa mengakses vaksin booster tersebut" katanya.

Terpenting, kata Netty, pemerintah harus memastikan ketersediaan stok vaksin yang akan digunakan untuk booster. Pasalnya, banyak kombinasi serta jenis vaksin yang akan digunakan.

"Oleh karena itu, ketersediaan vaksin harus dipastikan aman, termasuk cold storage-nya agar sampai ke daerah dengan maksimal. Data di aplikasi PeduliLindungi apakah sudah dibenahi? Jangan sampai masyarakat tidak bisa daftar vaksin booster karena aplikasi peduliLindungi bermasalah. Pemerintah juga harus menyiapkan skema agar masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar dan aplikasi peduliLindungi tetap bisa mendapatkan vaksin booster secara gratis" tandasnya.