Relawan PCR Deklarasikan Luhut-Erick Jadi Capres dan Cawapres 2024
Foto: BPMI Setpres/Laily RE

Bagikan:

JAKARTA - Relawan Pendukung Cinta Republik (PCR) mendeklarasikan dukungan untuk Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Koordinator Nasional (Kornas) PCR, Fuadul Aufa, mengungkap alasan pihaknya menduetkan dua menteri bidang ekonomi itu di kabinet Indonesia Maju. Utamanya, yakni berhasil pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 hingga terkendali saat ini.

"Keberhasilan ini tak bisa dilepaskan dari peran Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan juga sebagai Koordinator Penanganan PPKM Wilayah Jawa-Bali," ujar Fuadul kepada wartawan, Rabu, 10 Oktober.

Sementara menurut Fuadul, Erick Thohir dinilai berhasil menjalankan tugas dengan baik sebagai Menteri BUMN. Erick, kata dia, juga berperan penting dalam penanganan pandemi sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN).

Oleh karena itu, tambah Fuadul, dengan melihat rekam jejak kinerja dan ketokohan personalitas, maka Relawan PCR mengambil kesimpulan untuk mendeklarasikan pasangan Luhut-Erick pada Pilpres 2024.

"Pendukung Cinta Republik (PCR) sangat menantikan duet mereka berdua pada pilpres 2024 sebagai calon presiden dan calon wakil presiden," katanya.

Sebelumnya kedua orang ini juga sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini dilakukan karena mereka diduga berbisnis di balik proses pengadaan alat PCR yang merupakan alat tes untuk mendeteksi COVID-19.

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir ke KPK. Pelaporan ini muncul karena adanya desas-desus yang menyatakan kedua menteri di Kabinet Indonesia Maju ini bermain di balik bisnis PCR.

"Kami ingin melaporkan desas-desus di luar bahwa ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," kata Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal usai menyampaikan pelaporan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 4 November.

Meski telah menyampaikan pelaporan, Alif mengatakan dirinya tidak bertemu dengan pihak Humas KPK. Namun, ia memastikan laporan bersama data awal berupa kumpulan pemberitaan terkait dugaan bisnis PCR itu telah diterima oleh komisi antirasuah.

Adapun yang jadi dasar pelaporan ini, kata Alif, karena dugaan bisnis ini membuat masyarakat kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, laporan ini dibuat karena harga tes PCR kerap berubah dan tidak jelas harga dasarnya.

Ia memandang tak ada keterbukaan informasi sehingga masyarakat dibuat kebingungan. "Kita enggak ngerti sebenarnya harga standar dari PCR ini berapa. Agar kemudian masyarakat paham sebenarnya PCR ini oleh negara oleh pengimpornya oleh pelaku bisnisnya itu berapa agar kemudian kita tenang gitu," ungkapnya.