KKB Papua Sebabkan Banyak Korban, Anggota DPR Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan

ACEH - Belum lama ini anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua yang berfokus kepada peningkatan sistem pengamanan bagi petugas keamanan dan warga sipil serta upaya pelemahan kekuatan KKB Papua.

“Perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua secara tuntas. Harus ada peningkatan kerja tim intelijen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik, dan keamanan yang berkembang,” terang Sukamta di Jakarta, Selasa, 29 Maret, dikutip VOI.

KKB Papua Sebabkan Banyak Korban

Hal tersebut disampaikan terkait serangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, pada Sabtu 26 Maret. Serangan tersebut menyebabkan dua prajurit TNI gugur serta delapan lainnya terluka.

Sukamta menilai peristiwa tersebut sangat memprihatinkan sebab penyerangan yang dilakukan oleh KKB semakin sering terjadi dalam 3 bulan terakhir. Dia mengatakan, sejak awal 2022 sudah ada 5 anggota TNI dan 8 warga yang tewas akibat serangan KKB. Selain itu, serta aksi teror semakin sering terjadi, bahkan dengan persenjataan yang lebih kuat.

“Ini mengindikasikan ada peningkatan kemampuan tempur KKB. Artinya, upaya pemerintah dengan berbagai pendekatan untuk mengatasi KKB selama ini bisa dikatakan tidak berjalan efektif,” terangnya.

Penanganan KKB Berbeda dengan GAM

Menurut Sukamta, cara menangani KKB tidak sama dengan cara menangani Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh atau teroris oleh Densus 88.

Dia menilai, kompleksitas persoalan di Papua lebih banyak sehingga butuh kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan.

“Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas,” katanya.

Dia mengatakan, persoalan di Papua sudah terlalu lama, seharusnya ada perhatian yang lebih serius dan tuntas agar persoalan di wilayah ujung timur Indonesia itu bisa segera diselesaikan.

Menurut dia, skala prioritas perlu dibuat oleh pemerintah dengan mendasarkan tujuan dalam konstitusi, yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Artikel ini telah tayang dengan judul KKB Makin Kuat DPR Nilai Pendekatan Pemerintah Tidak Efektif.

Selain KKB Papua, ikuti berita Aceh terkini. Klik link tersebut untuk berita paling update wilayah Aceh.