Aceh - Banyak infrastruktur permukiman di Aceh yang tidak dikelola dengan maksimal oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Kementerian PUPR.
Menurut Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, Mohd Yoza Habibie, anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur permukiman tersebut tidak sedikit.
"Padahal, kalau dikelola dengan maksimal maka bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Seperti tempat pengolahan sampah, instalasi air bersih, tempat wisata, dan lainnya," terang Mohd Yoza Habibie di Banda Aceh, Jumat, 4 Februari,dikutip VOI dari Antara.
Infrastruktur Permukiman Bisa Jadi Pendapatan Daerah
Yoza mencontohkan tempat pembuangan dan pengolahan sampah. Setelah dibangun, infrastruktur tempat tersebut tidak dikelola dengan baik dan terkesan ditelantarkan, padahal jika dikelola maksimal bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Namun, kenyataannya tidak sedikit infrastruktur tersebut dibangun kemudian dibiarkan begitu saja.
"Begitu juga infrastruktur permukiman lainnya, pengelolaan dan perawatannya terkesan kurang maksimal. Karena itu, kami berharap ke depannya pemerintah daerah mengelola dan merawat infrastruktur permukiman yang sudah dibangun tersebut," kata dia.
Yoza mengatakan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh hanya membangun infrastruktur kebutuhan dasar. Setelah dibangun, infrastruktur tersebut dihibahkan kepada pemerintah daerah.
"Selanjutnya, infrastruktur tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mengelola dan merawatnya. Jika dikelola dengan baik, tentu bisa menjadi sumber pemasukan bagi daerah," kata Yoza.
Artikel ini telah tayang dengan judul Percuma Dibangun dengan Anggaran Besar, Sejumlah Infrastruktur Permukiman di Aceh Terbengkalai.
